Pupus.....

PUPUS

Karya: Aisyah_muzza

Dengan segala daya dan upaya,

Aku mengakhiri semuanya ­­­­______

Mengakhiri kisah yang bodoh.

Kisah yang hanya penuh dengan lelucon kebodohan.

Untuk rumput yang mengayun lembut

Bantu aku untuk memupuskan harapan itu.

Harapan yang membuatku jatuh......

Harapan yang membuatku terpuruk

Dan harapan yang hanya dapat mematahkan hati.

Dan untuk kamu yang pernah hadir untuk singgah ______

Tugasku untuk menyayangimu telah usai.

Aku memutuskan untuk pergi dan berhenti mengharapkanmu.

Karna harapan itu telah PUPUS.

Semoga ditempat lain kamu bukan hanya hadir.

Untuk singgah, tapi BERHENTI !

Fasilitas Kesehatan Di Wilayah BEKASI kurang baik

Bekasi(15/4)- BERDASARKAN  hasil wawancara saat ditemui,  persepsi tentang  

kendala-kendala dalam pelaksanaan program jamkesmas kepada pengguna kartu 

jamkesmas.

Kategori tenaga pelaksanaan program jamkesmas kepada pengguna Kartu ini,

Beberapa kendala dapat dijelaskan sebagai berikut: Masih adanya hambatan 

untuk mengakses pelayanan kesehatan karena faktor jarak,  alat transportasi,  atau  

hambatan  geografis.Pelayanan kesehatann masyarakat yang kurang mampu untuk 

cakupan pelayanan masih rendah.

Kualitas pelayanan masih kurang memuaskan bagi beberapa responden,berkaitan

dengan aspek percepatan masyarakat memperoleh pelayanan tenaga/fasilitas  kesehatan  .

Kendala-kendala Program Jamkesmas Bagi Penerima Manfaat. 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan bapak saat di temui Dipuskesmas sukandar 

kota bekasi kel.harapan baru tidak ada kebijakan khusus mengenai Jaminan Kesehatan 

Masyarakat, semua  dilaksanakan  sesuai dengan  perintah  dari pusat. 

Implementasi kebijakan  program jaminan kesehatan  masyarakat membutuhkan  

dukungan  dan  kerjasama antara kepala pemerintahan  didaerah dengan  segenap 

instansi yang terkait dilapangan, berdasarkan hasil wawancara Pemerintah  Daerah  dalam 

pelaksanaan  program jaminan kesehatan  masyarakat miskin terutama jamkesmas 

menunjukkan bahwa tidak adanya dukungan yang berarti. 

Penulis : fajar mardiansyah

Editor : Adika Fadil Utomo

DAMPAK KENDARAAN ONLINE

Bekasi(14/4)- BAGAIMANA tanggapan masyarakat seputar kendaraaan online? 

Muhammad Ariefudin  (20) warga Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara, Beranggapan bahwa ”Kendaraan online membantu masyarakat bawah untuk mencari nafkah, mempermudah konsumen dalam perjalanan mendesak (khususnya gojek), dan memajukan nama bangsa atau ekonomi proteksi.”

”Karena, kendaraan online memberikan lapangan kerja bagi penggangguran. Membantu masyarakat yang kurang beruntung untuk dapat mencari nafkah secara mudah. Bermodalkan motor ataupun mobil yang dia punya, sudah menjamin adanya pemasukkan setiap harinya.” Jelas lelaki muda ini.

”Terdapat sisi negative yang timbul dari adanya kendaraan online ini, kecemburuan social karena pembatasan member yang akan memudahkan terjadinya konflik.” Demikianlah pernyataan lelaki berpenampilan sederhana.

Hal senada diungkapkan dengan warga lainnya. Ahmad Royhan Fadhillah (23) warga jamrud, Bekasi. ”Namun, dengan adanya kemudahan itu, oknum kejahatandari kendaraan online memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan aksinya” Ujar lelaki dengan sapaannya Royhan.

”Dimulai dari aksi pelecehan seksual, kekerasan, ugal-ugalan dalam berkendara, dan masih banyak hal lainnya.” Tutup Royhan.

Ternyata, tidak hanya hal positive yang ditimbulkan dari kendaraan berbasis online ini, namun, hal negatie juga dipacu dengan adanya kendaraan online ini.

Penulis : Nabila Sekar Arum Hasanah

Editor : Adika Fadil Utomo

Pelayanan KTP kurang Maksimal

Cibarusah (15/4)- APAKAH sulit untuk mengurus pembuatan KTP? Apakah pembuatan KTP gratis?

Memiliki KTP adalah wajib untuk warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. 

Karena KTP adalah suatu bukti bahwa kita warga negara Indonesia. KTP dapat dijadikan syarat untuk memilih calon pemimpin Indonesia.

Menurut salah seorang warga cibarusah bernama Nani (45), “Saya merasa kalau pembuatan KTP di Cibarusah prosesnya ribet. 

Saya harus kesini saya harus kesitu untuk memberikan berkas, belum lagi harus adanya tambahan dana. Waktu itu saya mengurus pembuatan KTP anak saya.” Ujar bu Nani Jumat malam (15/4).

Bu Nani pun menambahkan kalau beliau sangat merasa kesal ketika ada staf yang selalu mengulur ngulur waktu pemberian KTP tersebut.

Bu Nani berharap agar staf yang bekerja di bagian pembuatan KTP tidak lalai dan tidak mempersulit saat membuat KTP.

Penulis : Gitarissi Faradisa Vannie
editor : Adika Fadil Utomo

Pelayanan Publik yang Semakin Membaik

Bekasi(18/4)- PERKEMBANGAN zaman membuat pemerintah semakin berpikir keras untuk mewujudkan keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik, hukum, serta keamanan.

Perkembangan yang cukup signifikan dapat dilihat dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam memajukan pelayanan publik untuk masyarakat.

Berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain:

-         -Rumah sakit

  -Polresta (Polisi Resort Kota)

-Kantor Pos

Sebagai salah satu pusat pelayanan publik yang tak pernah sepi, Polres tentu saja memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sangat baik, terlebih karena proses pembuatan berbagai macam dokumen dibuat di Polres. Dokumen – dokumen tersebut antara lain:

-         SIM (surat izin mengemudi)

-         STNK (surat tanda nomor kendaraan)

-         SKCK (surat keterangan catatan kepolisian)

Menurut, Amalia tri mulyani (19) “pelayanan di polres sangat baik, sosialisasi pihak polres sendiri bagus.”

Lanjutnya, “pembuatan SIM di Polres tidak rumit jika nembak (lewat calo) , tetapi jika dengan cara yang murni (melalui tes) itu sedikit sulit. Persyaratannya sangat mudah cukup dengan membawa KTP asli dan fotokopi KTP.”

Dengan berbagai sosialisasi dari pihak polres yang sangat cepat dan baik, pembuatan berbagai macam dokumen penting pun tidak terlalu rumit bahkan hanya dengan waktu yang sangat singkat.

Ungkapnya, “saya membuat SIM dengan nembak (lewat calo), untuk masalah biaya sendiri lebih mahal bisa sampai Rp. 600.000, sedangkan kalau dengan proses murni (melalui tes) biaya keseluruhannya hanya Rp. 50.000. ”

“   "perbedaan antara proses murni dan proses nembak (pakai calo) hanya ada di biaya dan tes nya saja, sementara untuk proses pembuatan serta waktu jadi pembuatan SIM sama, hanya sekitar 30menit.” Tutup wanita kelahiran 23 April 1997. 

Penulis: Yeni Lestari

Editor : Adika Fadil Utomo

WARGA BEKASI ANTRI URUS E-KTP

Ratusan warga harus mengantri menunggu giliran di Kantor Kependudukan Bekasi Timur, Kota Bekasi, jawa Barat, Selasa (12/04/2016). Mereka hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau (e-KTP).

Sedikitnya ada 600 orang yang mengantri setiap harinya di Kantor Kependudukan, Kota Bekasi. Mereka diundang pihak dari masing-masing kelurahan untuk pembuatan e-KTP.

Pelayanan e-KTP yang dibuka di Kantor Kependudukan ini dimulai Pukul 07:30 WIB. Warga yang datang tidak bisa langsung terlayani karena harus antre berdasarkan nomor urut.

Saya datang pukul 10:10, tapi ambil nomor urut sudah di atas 200. Jadi mending pulang dulu dah. Kira-kira abis Dzuhur baru balik lagi biar nggak cape nunggu,” ujar Shintia (20), warga Duren Jaya, Selasa (12/04/2016).

Ia mengaku mendapat undangan pembuatan e-KTP dari Kecamatan Bekasi Timur melalui Ketua RT setempat. karena alat pembuatan E-KTP di kecamatan sedang eror, jadi saya diminta membuat (E-KTP) disini tambahnya.

Petugas di Kependudukan mengatakan, memang untuk pembuatan e-KTP harus antri berjam-jam, sehingga pihaknya menggunakan nomor urut agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

Bagi warga yang dapat nomor urut besar biasanya mereka memang pulang dulu dan nanti siang baru kembali lagi, katanya.

Karena jumlahnya ribuan, pihak kecamatan membatasi warga yang datang berdasarkan undangan dari kelurahan setempat. Pihak kependudukan menyediakan bangku-bangku bagi warga yang menunggu ruang tunggu.

Minimnya Fasilitas Dari Pemerintah Kota Bekasi

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, masih minim ketersediaan mobil ambulans.

Bahkan untuk menggunakan fasilitas tersebut, keluarga pasien harus membayar Rp1 juta. Seperti pengalaman warga Kayuringin yang bernama Pak Mamat.  Dia menceritakan, harus merogoh kocek Rp1 juta untuk membawa jenazah keluarga dari RSUD pulang ke rumah.

“Jenazah anggota keluarga saya dibawa dari RSUD Kota Bekasi-menuju rumah duka di Perumnas I Kayuringin lalu ke TPU Perwira dikenakan biaya Rp 1 juta. Padahal jarak tempuhnya masih di bawah 10 kilometer. Ini sangat memberatkan kami. RSUD mematokan biaya mobil ambulans tersebut padahal mobil ambulans tersebut adalah fasilitas Rumah Sakit dari pemerintah tetapi RSUD Bekasi menggunakan tarif untuk fasilitas dari pemerintah tersebut.

Penulis : Fauzi Pratama Putra

Editor: Adika Fadil Utomo

Pengguna BPJS Mendominasi Layanan Pemerintah

Bekasi (16/4)- Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk mempermudah kehidupan masyarakat, salah satunya dengan program BPJS. Program BPJS dibuat agar masyarakat merasa terlindungi dan terjamin hidupnya. Salah satu program BPJS yang dibuat pemerintah agar masyarakat terlindungi kesehatannya adalah BPJS Kesehatan.

            BPJS Kesehatan merupakan asuransi milik pemerintah yang dapat membiayai biaya kesehatan masyarakat dengan syarat tertentu, dan BPJS Kesehatan ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Penggunaan BPJS Kesehatan ini sempat tidak dilirik masyarakat karena pengurusan dalam pembuatan BPJS ini terbilang sulit. Namun seiring dengan ekonomi Indonesia yahng tidak stabil, penggunaan BPJS Kesehatan ini mulai banyak digunakan masyarakat. Tapi dalam pengoperasian BPJS Kesehatan pun mempunyai banyak kekurangan. Dan tidak semua pelayanan kesehatan melayani penggunan BPJS Kesehatan, seperti rumah sakit swasta, dan sebagian puskesmas.

            Seperti di RSUD Kota Bekasi yang setelah di survei bahwa pasien yang berobat di sini lebih banyak yang menggunakan BPJS Kesehatan di bandingkan dengan non BPJS atau asuransi milik swasta. Sebagian bertanggapan bahwa kepengurusan pendaftaran pasien sakit dengan menggunakan BPJS di sini sedikit lebih mudah dibandingkan rumah sakit swasta, karena RSUD di kelola oleh pemerintah menjadikan pendaftaran pasien dengan BPJS lebih mudah. Berbeda dengan rumah sakit swasta, memang untuk kepengurusan pendaftaran pasien sakit sedikit lebih sulit ketimbang dengan RSUD. Juga setelah di survei di RS Anna Medika Bekasi Utara ini pendaftaran pesien yang sakit lebih banyak yang menggnakan non BPJS atau asuransi swasta di bandingkan dengan yang menggunakan BPJS. Dari persentase nomor urut antrian yang non BPJS mencapai 77% dan 33% yang menggunakan BPJS. Karena pula rumah sakit ini milik swasta menjadikan pendaftaran dengan BPJS lebih sulit. Bahkan untuk pendaftaran pasien di rumah sakit ini ada warga yang bahkan membawa Kartu Keluarga untuk pendaftarannya.

            Tujuan dan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat memang bagus, tetapi sebelum di tetapkan dan resmikan kebijakannya ada baiknya negoisasikan dengan pihak non-pemerintah dahulu. Seperti kasus BPJS kesehatan ini. Yang seharusnya mempermudah kehidupan masyarakat dengan pelayannan dan segala kemudahan yang di miliki malah menjadi beban tersendiri bagi masyarakat.

Penulis : Muhammad Ibnu Jabbar

 Editor : Muhammad Rizcky

Pelayanan Publik Kota Bekasi Buruk

Pemerintah Kota Bekasi kembali mendapat nilai kurang dari yang merupakan standar minimal survey Integritas Sektor Publik

Nilai rendah itu juga didapat dalam survey serupa p sehingga menunjukkan belum adanya perbaikan dalam pelayanan publik.

Inspektur Kota Bekasi Cucu Syamsudin yang dikonfirmasi pada mengakui, nilai yang didapat ialah 5,98 atau kurang dari 6 sebagai standar minimal.

Pada survey , nilai yang didapat 5,08. Namun, ia tidak sependapat apabila pelayanan publik di Kota Bekasi dikatakan buruk. "Bukan buruk melainkan rendah," katanya berkilah.  

Meski demikian, Cucu mengakui, cukup banyak yang harus diperbaiki dalam pelayanan publik yakni pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan panduan pelayanan, dan sosialisasi kepada petugas pelayanan agar tidak menerima gratifikasi atau suap.

Hal-hal itu sebenarnya juga merupakan rekomendasi KPK terkait hasil survey  tetapi diakui belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.   Cucu mengakui, petugas tidak bermental pelayan publik.

Fakta Integritas yang didengungkan Wali Kota Rahmat Effendi diakui masih gagal mendorong aparatur pemerintah mengabdi demi kepentingan warga.  

"Masih terjadi percaloan. Seharusnya petugas pelayanan atau pejabat tidak merangkap menjadi calo," katanya.   Dalam hal kebersihan, Kementerian Lingkungan Hidup pada Juni  mengumumkan Kota Bekasi mendapat nilai terendah sebagai kota metropolitan atau dengan kata lain kotor.

Dengan penilaian itu, Kota Bekasi tidak berhak dan tidak pantas mendapat Piala Adipura seperti pernah diperoleh pada 2010. Penilaian kebersihan berdasarkan pada pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan pelaksananaan reuse, reduce, recycle, pencegahan perubahan iklim, sosial, ekonomi, dan keanekaragamahan hayati.

  

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan mengatakan, survey KPK dan kegagalan dalam pengelolaan kebersihan harus menjadi cambuk bagi pemerintah dan legislatif untuk meningkatkan pelayanan publik.

Tidak perlu membela diri atau berdalih sebab fakta menunjukkan pelayanan publik masih buruk.   Nilai yang rendah, menurut Ronny, perlu dilihat bahwa sektor pelayanan publik rentan dijadikan tempat praktik korupsi.

Tidak perlu ditutupi apabila ada warga yang mengeluh mengurus KTP ternyata tidak gratis, mengurus SIUP dan IMB membayar uang pelicin agar prosesnya lama.

"Tidak perlu berdalih. Akui dan perbaiki," katanya. Ronny mengatakan, masih berlaku pemeo jika bisa dipersulit mengapa dipermudah. Hal itu diperparah dengan pengabaian oleh jajaran bahwa pegawai digaji dan difasilitasi oleh uang dari pajak rakyat.

"Digaji dan difasilitasi oleh rakyat agar menjadi pelayan rakyat," katanya.  

Menurut Ronny, DPRD akan terus mendorong pemerintah mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam melayani masyarakat. Pemasangan spanduk atau iklan besar di sejumlah ruas jalan bahwa pemerintah ingin transparan harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata.

Pemanggilan pimpinan dinas yang dianggap tidak becus tidak akan efektif jika eksekutif tidak berani merombak pemerintahan.   Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Sutriyono menambahkan, sedang mencari kemungkinan bahwa mutasi kepala dinas, badan, atau kantor harus melalui uji publik. 

Terkait hasil survey, Sutriyono memandang merupakan momentum yang bagus untuk perbaikan pelayanan. Hasil survey juga merupakan tolok ukur yang jelas di mana kelemahan pelayanan yang harus diatasi.

"Jangan diabaikan. Program dan anggaran mungkin perlu diprioritaskan ke sana," katanya.

Penulis : mitha putri utami 

Editor : Adika Fadil Utomo

Pelayanan BPJS Khususnya BEKASI harus adanya Perbaikan

BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikaan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang lebih sering disebut dengan BPJS Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014. BPJS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan.

Dalam waktu kurang lebih satu tahun penyelenggaraannya, BPJS Kesehatan masih perlu banyak perbaikan, mulai dari pendaftaran calon peserta hingga layanan kepada peserta dan pasien. Sejak beroperasi, kantor-kantor BPJS Kesehatan setiap hari selalu dipadati oleh calon peserta yang ingin mendaftar. Kepadatan antrian terlihat setiap hari. BPJS Kesehatan ini memang sangat membantu karena iuran yang dibilang cukup terjangkau, tanpa Medical Check Up, dijamin seumur hidup, dan tidak adanya pengecualian.

Tetapi terdapat banyak juga kekurangan dari BPJS Kesehatan, seperti apa yang dituturkan oleh Nuraini (59), “BPJS Kesehatan memang murah, tetapi karena murah jadi banyak yang menggunakan jasa BPJS Kesehatan ini, kalau berobat ngantrinya bisa berjam-jam, serta penanganannya yang lelet, pasien yang sakit disuruh menunggu dua sampai enam jam untuk mendapatkan ruang kamar, sedangkan ruang kamar banyak yang kosong di Rumah Sakit tersebut. Bagaimana kalau pasien tersebut mengalami penyakit yang cukup serius kalau telat sedikit nyawanya terancam? Pemerintah harus banyak perbaikan untuk BPJS Kesehatan ini.”

“Dalam keadaan darurat, orang pasti akan memilih rumah sakit yang terdekat. Kalau tidak semua rumah sakit melayani BPJS, tentu akan menyusahkan masyarakat.” kata Didik Suhartono (47). Didik, yang sudah pernah merasakan layanan kesehatan BPJS ketika orang tuanya yang terkena serangan jantung lalu dilarikan kerumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan yang jaraknya lumayan jauh dari rumah orang tuanya. Akibat tidak adanya ruang kamar untuk ayahnya, maka ayahnya pun terlambat untuk diselamatkan nyawanya. Tentunya pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab atas hal itu.

Dari sini diharapkan masyarakat dapat mengerti seluk beluk dari BPJS Kesehatan. Dengan adanya informasi ini diharapkan masyarakat juga lebih bijak untuk menentukan pilihan asuransi yang akan Anda gunakan untuk melindungi atau memproteksi kesehatan Anda dari keluarga.

Penulis: Arni Amalia

Editor : Adika FadilUtomo

Infrastruktur Belum Memenuhi Syarat Standar Kelayakan!

Cileungsi (17/4) -  Pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakatnya terkait dalam hal Infrastruktur dirasakan masih belum memenuhi syarat standar kelayakan, Ujar bapak yang memiliki satu orang anak ini, pemilik warung nasi sekitar jalan Permata Cibubur (Herianto).

“Saya merasa daerah sekitar Cileungsi ini kurang diperhatikan pemerintah setempat, misalnya seperti jalanan yang berlubang, sering banyak memakan korban. Saya sendiri pun sering mengalami misalnya terjengkal ketika mengendarai motor membawa banyak barang belanjaan sehabis dari pasar” Ujar bapak berambut klimis ini. Ia pun mengeluhkan tentang upaya pemerintah yang setengah – setengah dalam mengupayakan pembangunan jalan.

“Saya selalu merasa sangat kesal, saat jalan yang sudah dibangunpun tak kemudian lama akan mengalami keruksakan kembali, sudah tahu banyak mobil – mobil besar yang lalu lalang harusnya memenuhi uji standar kelayakan untuk digunakan mobil – mobil yang berbobot besar” Ujar bapak berpenampilan trendi ini.

Adapun saran dan kritik dari bapak Herianto mengenai infrastruktur jalanan yang di sekitar wilayahnya.

“Saran saya pemerintah harus lebih memperhatikan kritik – kritik dan permintaan dari masyarakatnya, jangan selalu mementingkan kehidupan pribadinya saja, karena jika tidak ada rakyat, tidak akan ada juga yang memilih dia sehingga dia mendapatkan jabatan seperti sekarang ini, bertindakalah dengan cepat dan adil”.

Penulis: Risa Aulia Zahra

Layanan BPJS yang Masih Butuh “Perhatian” Pemerintah

Cileungsi (17/4) - Pelayanan yang di berikan pemerintah untuk masyarakat dirasakan masih sangatlah memprihatinkan. Khususnya layanan BPJS yang diberlakukan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan. 

“Saya merasa kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit daerah. Saya sendiri pun mengalami hal tersebut. ketika istri saya melahirkan di rumah sakit daerah, pelayanan yang diberikan kuranglah “baik” untuk dirasakan. Baik dalam pelayanan kamar maupun pelayanan obat. Padahal saya tinggal di Jakarta Timur (Jatinegara) yang notabenya masih di area ibu kota. Saya merasa kalau pemerintah kurang memperhatikan bagaimana pelayanan untuk masyarakat yang kurang mampu itu di berdayakan.” Itulah ungkapan dari Pak Imam Hanafih.

Tak lupa beliau memberikan saran dan masukan untuk pemerintah “Saya harap pemerintah dapat memperhatikan bagaimana layanan BPJS itu diberlakukan di setiap rumah sakit. Cobalah untuk memberikan layanan yang “merata” untuk seluruh masyarakat yang kurang mampu. Apalagi mengenai kesehatan.”

Penulis: Putri Noviyanti